Rabu, 10 Mei 2017

KUNJUNGAN PRESIDEN RI DI DANAU HABEMA BUKAN SOLUSI PENJELESAIAN PELANGGARAN HAM DI PAPUA



Kami mengikuti beberapa media  tentang Perjalanan presiden RI dengan rencana meresmikan JLN trans Wamena Nduga dan beberapa pembagunan Nasional lainya di pengunungan tengah Papua hanya sebua symbol membuat laporan kepada Dunia bahwa dirinya mampu membagun papua jika ,papua tetap bagian dari NKRI.
 Kami sebagai anak daerah activis Pro  Rakyat melihat kedatangan Presiden ini segalah kebentingan pertama memang kebentingan Nengara bagimana cara mempertahankan Papua itu di anggap bagian dari RI kedua ,,Elit Papua ikut Bermain dengan Isu penanganan OPM kebentingn Pilub 2018 Ketiga di peralatkan adalah elit Ndugama dengan dalil hanya mendapatkan sebua jabatan dan proyek.
Saya heran banyak keanean yang terjadi kali ini ada beberapa oknum ikut bermain setingan anggendanya tempat dan lokasih jauh dari masyarakat inikan anenya ada apa di balik ini…..?
Kalau presiden mau Resmikan Jln Trans Wamena Nduga kemungkinan di Ibu kota atau Kabupaten di Wilayah Nduga kenapa bisa adakan di belantara yang dari neneng moyang sampai kini belum perna ada penghuni berarti Negara Indenesia Masih membahwa permusuhan dengan Rakyat Papua ..? dini elit local papua yang berdangsa di atas penderitaan rakyat.
Kenapa saya katakan demiikian karena Kasus KLB Mbua sampai saat ini masyarakat hanya menerima janji kosong melalui pemerintah pusat  Mentri Kesehatan dan pemerintah Propinsi pun sudah turun di lapanagan dari Tahun 2016 kini belum ada penganan kasus ini jumlah korban selama 2 Tahun tarkir ini sudah mencapai 129 orang meninggal dunia.berarti Pemeritah Pusat dalam hal ini Presiden Jokowidodo hanya butu Tanah PAPUA bukan Manusia Papuanya.
Hal ini sejarah baru Bagi Rakyat Ndugama di tipu terang-terangan oleh Presiden RI melalui kaki tangannya yaitu Pemerintah Pusat pemerintah  Propinsi Papua  dan Kabupaten Nduga  kebentingan Pribadi membuat Tanah adat Ndugama di perkosa,karena tempat yang beliau berkunjung itu bukan pantas namun hal itu sebua pelaggaran terhadat tatanan ADAT setempat
Kalau dilihat secara Kekuasaan wilayah adat itu pasti Gubernur ,Bupati dan DPRD seharusnya tempat ini bisa sampaikan beberapa pertimbangan terkait kehiduptan masyarakat Papua yang ketergantungan dengan adat istiadatnya Yaitu:
1.    Daerah itu lokasi  berkelangsungan dengan Taman Nasional Lorentz  yang tidak boleh  di ganggu oleh siapapun.
2.     Tempat tersebut adalah tempat kramat jika adat-istiadatnya masyarakat Nduga dan pada umumnya Pengunungan Tengah di injak-injak  oleh Pemerintah
3.    Presiden tidak rasa memiliki Masyarakat  Papua  pada khususnya  Masyarakat Nduga itu bagian dari NKRI.
4.    Sangat di sayangkan sikap  Pejabat Lokal  yang  membatasih Masyarakat Lokal Papua untuk bertmu langsung dengan Presiden di lokasih Danau Habema
5.    Dengan demikian kami activis pro pebebasan Papua barat menolak dengan  atas segalah penipuan Pemerintah Pusat Melalui Presiden murahan itu 
6.     Kemerdekaan papua barat adalah solusi dari segalah penghorbanan  di atas Tanah ini jika kami tidak akan mudur dari satu langkapun  namun kami bersama rakyat Ndugama tetap berjuang sesuai dengan gaya kami secara damai

Kami harap Kedatangan Presiden ke Papua  kedua kalinya menginjak  kaki di atas Tanah adat  adalah kenagan terakir untuk Rakyat  Ndugama sebelum menuju penentuan Nasip sendiri

Padangan aktivis pro kemerdekaan dari wilayah Ndugama 

 Rambo Nduga Tiruan
Activis Pro Indepnden Westpapua
 

Tidak ada komentar:

APARAT KEAMANAN BELAJAR FUNGSI DARI PADA TUGAS POLISI BRIMOB adalah bagian penegak hukum maka polisi belajar banyak tentang KHP Hukum pidana dan hukum perdata .

lembaga pemasyarakat (lp) katanya tempat pembinahan atau tempat pembunuh orang . APA TUGA POLISI Untuk menjamin ketertiban dan tegakny...